Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, baru-baru ini meminta maaf kepada semua pihak setelah pernyataannya mengenai tuntutan 17+8 menjadi viral. Dalam pernyataannya sebelumnya, Purbaya menyebut bahwa tuntutan tersebut hanya merupakan suara dari sebagian kecil masyarakat Indonesia.

Namun, Purbaya kemudian menjelaskan bahwa maksud dari ucapannya adalah bahwa banyak masyarakat yang merasakan dampak negatif ketika ekonomi tertekan. Ia menegaskan bahwa jika banyak orang yang merasa tertekan, maka aksi demonstrasi bisa saja terjadi.

"Bukan hanya sebagian kecil. Ketika ekonomi tertekan, banyak masyarakat yang merasakan kesulitan. Jika situasi ini berlanjut, bisa jadi sebagian besar masyarakat akan turun ke jalan," ungkap Menkeu Purbaya setelah bertemu dengan Presiden Prabowo di Istana Kepresidenan Jakarta, pada Selasa (9/9/2025).

Purbaya menegaskan komitmennya untuk memulihkan perekonomian nasional dan menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan di Indonesia. Ia juga meminta maaf atas ucapannya yang dianggap keliru saat menanggapi tuntutan 17+8.

"Jika saya salah bicara, saya minta maaf. Itu maksud saya kemarin," ujarnya.

Purbaya mengaku terkejut ketika pernyataannya viral di media sosial. Ia melihat kejadian ini sebagai kesempatan untuk belajar dan berkomunikasi lebih baik dengan publik.

"Saya kaget juga. Tapi ini adalah proses edukasi untuk publik. Jika saya salah, saya akan memperbaikinya. Saya tidak bermaksud meremehkan rakyat atau mengatakan bahwa hanya segelintir yang merasakan kesulitan. Tidak sama sekali," jelas Purbaya.

Ia berjanji akan melakukan perbaikan untuk memudahkan masyarakat dalam mencari pekerjaan, sehingga kesejahteraan dapat dirasakan oleh semua lapisan masyarakat.

"Ada hal-hal yang bisa diperbaiki agar masyarakat lebih mudah mencari pekerjaan. Tujuan utama kami adalah agar semua orang bisa sejahtera bersama," tambah Purbaya.

Purbaya sebelumnya menanggapi tuntutan 17+8 yang muncul setelah aksi demonstrasi besar pekan lalu dengan nada yang cukup santai. Setelah dilantik sebagai Menkeu, Purbaya menjelaskan bahwa ia belum sepenuhnya memahami tuntutan tersebut.

"Saya belum belajar itu. Tapi pada dasarnya, itu adalah suara dari sebagian kecil rakyat kita. Mungkin sebagian merasa terganggu karena hidupnya masih kurang baik," kata Purbaya kepada awak media di Kantor Kemenkeu, Jakarta, pada Senin (8/9/2025).

Ia menambahkan bahwa tuntutan tersebut akan mereda ketika pemerintah berhasil menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi. Dengan nada yang tenang, Purbaya optimis bahwa jika pertumbuhan ekonomi mencapai 6-7 persen, tuntutan tersebut akan hilang dengan sendirinya karena masyarakat akan lebih sibuk mencari pekerjaan dan memenuhi kebutuhan mereka.