Polisi telah menyiapkan 1.250 personel untuk mengamankan rencana demo besar di Gedung DPR pada tanggal 25 Agustus 2025. Aksi ini diinisiasi oleh gerakan 'Revolusi Rakyat Indonesia' dan telah menggema di berbagai platform media sosial seperti X dan WhatsApp.

Kabag Ops Polres Metro Jakarta Pusat, AKBP Kahfi, mengonfirmasi bahwa jumlah personel yang dikerahkan untuk mengawal aksi ini adalah 1.250 orang. "Kami siap untuk melayani saudara-saudara kita yang ingin menyampaikan pendapat. Silakan berorasi dengan tertib," ujar Kahfi dalam keterangannya pada Senin (25/8).

Dia menekankan bahwa pengamanan akan dilakukan secara persuasif dan humanis, serta mengingatkan bahwa menyampaikan pendapat di muka umum adalah hak yang dijamin oleh undang-undang. Namun, dia juga mengingatkan agar demonstrasi dilakukan dengan tertib dan damai.

Menurut informasi dari liputan6.com, di Gedung DPR/MPR pada pukul 08.50 WIB menunjukkan bahwa pengamanan dari dalam gedung sudah bersiaga. Pagar beton telah diletakkan di depan gerbang utama, meskipun kawat berduri belum terlihat dipasang.

Situasi di depan Gedung DPR terpantau ramai namun lancar, dengan arus lalu lintas yang belum dialihkan. Hingga saat ini, jumlah pendemo yang hadir masih kurang dari 50 orang. Salah satu pendemo, Asy'ari, mengaku telah berjalan kaki dari Sukabumi untuk menyampaikan aspirasinya. "Saya datang untuk menjalankan aksi tanpa terafiliasi aliansi apapun. Ini adalah inisiatif pribadi saya sebagai rakyat yang resah terhadap isu kenaikan gaji anggota dewan di tengah kondisi ekonomi yang sulit," ujarnya.

Selain pendemo, pedagang dan awak media juga mulai berdatangan ke lokasi.

Tuntutan Demo

Dalam pesan yang beredar, tuntutan utama dari demo 25 Agustus adalah pembubaran DPR RI. Salah satu isu yang hendak disuarakan adalah tunjangan perumahan sebesar Rp50 juta yang diterima setiap anggota DPR. Beberapa seruan bahkan mendesak Presiden Prabowo Subianto untuk mengeluarkan dekrit guna membubarkan lembaga legislatif tersebut.

Isu kenaikan tunjangan perumahan yang mencapai Rp50 juta per bulan untuk setiap anggota dewan telah memicu kemarahan dan sentimen negatif di kalangan masyarakat. Sentimen publik terhadap DPR disebut telah mencapai puncaknya, terutama karena isu tunjangan tersebut dianggap tidak sejalan dengan kondisi ekonomi rakyat. Hal ini menjadi latar belakang kuat mengapa seruan untuk demo 25 Agustus 2025 ini mendapatkan perhatian luas.