Wakil Ketua DPR RI, Adies Kadir, baru-baru ini memberikan klarifikasi mengenai informasi yang beredar tentang kenaikan gaji dan tunjangan anggota DPR RI. Dalam penjelasannya, Adies menegaskan bahwa sejak awal periode 2024-2029, anggota DPR tidak lagi mendapatkan fasilitas rumah dinas.

Menurut Adies, pemerintah pusat melalui Sekretariat Negara telah mengambil alih dan mengalihfungsikan rumah dinas yang sebelumnya digunakan oleh anggota Dewan. Sebagai penggantinya, anggota DPR akan menerima tunjangan perumahan sekitar Rp50 juta per bulan.

"Jadi saya luruskan, setelah saya cek lagi di Kesekjenan DPR RI, yang benar adalah tidak ada kenaikan gaji anggota DPR RI," jelas Adies dalam keterangannya di Jakarta, Rabu (20/8).

Adies juga mengklarifikasi pernyataannya mengenai tunjangan beras yang disebut-sebut naik dari Rp10 juta menjadi Rp12 juta per bulan. Dia memastikan bahwa tunjangan beras tetap sama, yaitu Rp200 ribu per bulan.

"Setiap anggota DPR menerima tunjangan beras sebesar Rp200.000 per bulan, bukan Rp12 juta. Yang jelas belum ada kenaikan sejak tahun 2010," ungkap Adies.

Selain itu, Adies menambahkan bahwa tunjangan transportasi pengganti bensin yang diberikan kepada anggota DPR untuk menunjang mobilitas juga tidak mengalami perubahan dari periode sebelumnya.

"Dengan demikian, dapat saya tegaskan kembali bahwa tidak ada kenaikan gaji anggota DPR RI. Yang ada hanya tambahan tunjangan perumahan pengganti rumah dinas. Saya berharap klarifikasi ini dapat meluruskan opini yang berkembang di masyarakat," kata Adies.

Dia juga menegaskan bahwa DPR RI sangat terbuka terhadap berbagai masukan dan kritik dari publik. "Kami selaku wakil rakyat tidak alergi dengan bentuk kritikan apapun dari masyarakat. Saya berharap klarifikasi ini dapat meluruskan opini yang berkembang di masyarakat," pungkasnya.

Gaji anggota DPR sebelumnya menjadi sorotan publik setelah beredar kabar bahwa nilainya bisa mencapai Rp100 juta per bulan. Angka tersebut menjadi perbincangan di media sosial karena dianggap fantastis dan tidak sebanding dengan kondisi ekonomi rakyat.

Adies Kadir membantah kabar tersebut dan mengklaim bahwa gaji anggota DPR tidak pernah mengalami kenaikan dalam 15 hingga 20 tahun terakhir. Politikus Golkar ini mengaku saat ini hanya menerima gaji sekitar Rp6-7 juta per bulan.

"Gaji tidak ada naik, gaji kami tetap terima kurang lebih Rp6,5 juta, hampir Rp7 juta. Tunjangan-tunjangan beras kami cuma dapat Rp200 ribu, dan tidak ada kenaikan signifikan," kata Adies di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (19/8).