Brilio.net - Purbaya Yudhi Sadewa resmi dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto pada Senin, 8 September 2025, sebagai Menteri Keuangan Republik Indonesia menggantikan Sri Mulyani Indrawati yang telah menjabat selama 14 tahun. Pelantikan ini dilakukan di Istana Negara, Jakarta Pusat, dalam rangkaian reshuffle Kabinet Merah Putih. Setelah mengucapkan sumpah jabatan, Purbaya langsung mendapat sorotan publik, salah satunya terkait tuntutan rakyat yang dikenal dengan istilah 17+8 Tuntutan Rakyat yang tengah ramai dibicarakan.

Tanggapan Purbaya soal Tuntutan 17+8

Menkeu Purbaya menanggapi isu tuntutan 17+8 yang selama ini digaungkan sebagian kelompok masyarakat. Ia mengatakan bahwa suara tersebut sebenarnya datang dari sebagian kecil rakyat yang merasa hidupnya belum tercukupi dengan baik. Purbaya juga mengaku belum mempelajari secara detail substansi dari tuntutan tersebut, namun dia optimistis bahwa solusi terbaik adalah dengan menciptakan pertumbuhan ekonomi yang lebih tinggi.

"Saya belum belajar itu, tapi sederhananya begini, itu kan suara sebagian kecil rakyat kita. Kenapa? Mungkin sebagian merasa terganggu, hidupnya masih kurang ya," ujarnya di kantor Kementerian Keuangan, Jakarta Pusat

Menurutnya, jika pemerintah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi 6 hingga 7 persen, gelombang tuntutan itu akan mereda karena masyarakat akan lebih fokus mencari kerja dan meningkatkan kesejahteraan hidupnya.

"Jika saya ciptakan pertumbuhan ekonomi 6%, 7%, itu akan hilang dengan otomatis. Mereka akan sibuk cari kerja dan makan enak dibandingkan berdemonstrasi," tambahnya.

Ia juga mempertegas target pemerintah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi mencapai angka 8 persen, sesuai arahan Presiden Prabowo Subianto.

"Kalau dibilang bisa tidak besok 8 persen? Kalau saya bilang bisa, saya menipu. Tapi kita bergerak ke arah sana," katanya.

Tuntutan 17+8 muncul di tengah eskalasi demonstrasi massa yang digerakkan oleh kelompok masyarakat sipil sejak akhir Agustus 2025. Dalam tuntutan tersebut, terdapat 17 poin jangka pendek dan 8 poin jangka panjang yang menyoroti berbagai aspek, terutama ekonomi dan ketenagakerjaan. Beberapa tuntutan utama di antaranya adalah permintaan upah layak untuk guru, tenaga kesehatan, buruh, dan mitra ojek online; langkah darurat untuk mencegah pemutusan hubungan kerja massal (PHK); serta pembukaan dialog dengan serikat buruh terkait upah minimum dan outsourcing.

Gerakan ini juga menyoroti kebutuhan reformasi kebijakan ekonomi dan ketenagakerjaan agar lebih berpihak pada rakyat kecil. Namun, Menkeu Purbaya menilai bahwa fokus pemerintah harus didorong pada akselerasi pertumbuhan ekonomi agar kesejahteraan masyarakat dapat merata, sehingga aspirasi-aspirasi tersebut bisa terjawab melalui peningkatan ekonomi secara menyeluruh.