Belakangan ini, video pencapaian kinerja Presiden Prabowo Subianto menjadi sorotan publik, terutama di media sosial. Namun, tahukah kamu bahwa ini bukan kali pertama pemerintah menayangkan video semacam ini di bioskop? Pada tahun 2018, Presiden Joko Widodo (Jokowi) juga melakukan hal serupa menjelang pemilihan presiden 2019.

Jadi, apa sih yang membedakan video Prabowo dengan video Jokowi? Mari kita bahas lebih dalam!

  1. Video Jokowi lebih fokus pada pencapaian infrastruktur, khususnya pembangunan bendungan. Dengan judul "2 Musim 65 Bendungan", video ini menjelaskan pentingnya bendungan untuk mengatasi masalah kekeringan dan mendukung ketahanan pangan bagi para petani.
  2. Durasi video Jokowi juga lebih panjang, sekitar 4 menit 30 detik, dan diakhiri dengan suara beliau, memberikan sentuhan personal pada pesan yang disampaikan.
  3. Video tersebut ditayangkan di bioskop dari 8 hingga 20 September 2018, dan menuai kontroversi karena dianggap sebagai kampanye terselubung menjelang Pilpres 2019, yang kemudian diprotes oleh kubu Prabowo-Sandiaga.
  4. Kontroversi ini bahkan berlanjut ke Mahkamah Konstitusi (MK) saat sengketa hasil Pilpres 2019, di mana video tersebut dianggap sebagai pelanggaran terstruktur, sistematis, dan masif (TSM).

Sementara itu, video Prabowo menampilkan berbagai pencapaian program pemerintah, seperti:

  1. Produksi beras nasional yang mencapai 21,76 juta ton hingga Agustus 2025, serta pembukaan lahan sawah baru seluas 225.000 hektar.
  2. Ekspor jagung perdana sebanyak 1.200 ton pada tahun 2025 dan 5.800 Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang telah beroperasi.
  3. Program Makan Bergizi Gratis (MBG) yang menjangkau 20 juta penerima manfaat sejak diluncurkan pada 6 Januari 2025.
  4. Pendirian 80.000 Koperasi Desa Merah Putih dan 100 unit Sekolah Rakyat.
  5. Video ini juga ditayangkan lebih awal dalam pidato kenegaraan pada Sidang Tahunan MPR pada 16 Agustus 2025.

Menurut Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, capaian kinerja Prabowo adalah informasi positif yang perlu disebarluaskan. Ia menegaskan bahwa selama tidak melanggar aturan, penayangan video semacam ini adalah hal yang sah.

Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Kemkomdigi, Fifi Aleyda Yahya, juga menilai bahwa penggunaan bioskop sebagai medium komunikasi adalah langkah yang wajar. Ia menjelaskan bahwa bioskop dapat memberikan pengalaman visual dan audio yang kuat, sehingga pesan pembangunan dapat diterima dengan baik oleh audiens.

Anggota Fraksi Gerindra di DPR, Danang Wicaksana, menambahkan bahwa penayangan video capaian pemerintah di bioskop adalah langkah inovatif dalam strategi komunikasi publik. Menurutnya, hal ini penting agar masyarakat tahu apa yang dilakukan pemerintah.

Dengan demikian, penayangan video capaian kinerja di bioskop bukan hanya sekadar informasi, tetapi juga bagian dari upaya pemerintah untuk berkomunikasi secara efektif dengan masyarakat.