Brilio.net - Wacana pendidikan disiplin ala militer untuk siswa SMA yang diusung oleh Dedi Mulyadi mendadak menjadi sorotan publik. Program yang disebut bertujuan untuk membentuk karakter dan menanamkan nilai-nilai kebangsaan itu justru memantik perdebatan sengit. Alih-alih mendapat dukungan penuh, kebijakan ini justru menuai kritik tajam dari aktivis perlindungan anak hingga lembaga legislatif. Puncaknya, Presiden Prabowo Subianto bahkan diminta turun tangan untuk mengevaluasi kebijakan tersebut.
Di tengah kekhawatiran akan maraknya kenakalan remaja, seperti geng motor dan tawuran, Dedi Mulyadi menggagas sistem barak pelajar — pendidikan dengan disiplin ketat dan pola asuh seperti militer. Dia meyakini, pendekatan ini akan mampu menyadarkan siswa sekaligus membentuk jiwa bela negara yang kuat.
BACA JUGA :
Tuai pro dan kontra, intip fakta-fakta menarik vasektomi jadi syarat dapat bansos di Jawa Barat
Namun, pendekatan yang dianggap terlalu keras ini dipandang sebagian pihak sebagai bentuk kekerasan simbolik yang bisa menimbulkan trauma dan tidak selaras dengan prinsip pendidikan yang ramah anak. Bahkan sejumlah aktivis dan pengamat pendidikan juga mendesak agar pemerintah pusat, khususnya Presiden Prabowo, segera mengambil sikap untuk memastikan sistem pendidikan Indonesia tidak kehilangan arah di tengah semangat nasionalisme yang berlebihan.
Berikut beberapa fakta mengenai kebijakan Dedi Mulyadi yang menuai pro kontra, seperti dihimpun brilio.net dari berbagai sumber, Senin (5/5).
1. Penolakan dari aliansi PKTA
BACA JUGA :
Pendidikan militer ala Dedi Mulyadi sudah dimulai, remaja bermasalah dikirim ke markas TNI
Aliansi Penghapusan Kekerasan Terhadap Anak (Aliansi PKTA) menjadi salah satu pihak terdepan yang menolak kebijakan ini. Mereka menilai, langkah Dedi Mulyadi berpotensi melanggar hak-hak anak dan membuka ruang kekerasan terselubung dalam sistem pendidikan.
Mereka berpendapat bahwa pendekatan militer dalam pendidikan tidak efektif dan dapat berpotensi menimbulkan trauma serta pelanggaran hak anak. Aliansi PKTA menekankan pentingnya pendekatan yang lebih humanis dan edukatif dalam membentuk karakter siswa.
2. Respons dari Komisi X DPR RI
Wakil Ketua Komisi X DPR RI, Lalu Hadrian Irfani, menyampaikan tanggapannya mengenai gagasan ini. Menurutnya penerapan kurikulum wajib militer harus tetap berada dalam kerangka kurikulum resmi yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Dia juga menekankan pentingnya tidak keluar dari jalur pendidikan yang telah dirancang secara nasional.
Namun secara umum, Lalu menilai kebijakan ini dapat membangun karakter disiplin generasi muda.
3. Klarifikasi dari Dedi Mulyadi
Menanggapi kontroversi yang muncul, Dedi Mulyadi meluruskan bahwa program yang dia usulkan bukanlah pelatihan militer, melainkan pembinaan karakter, mental, dan kebugaran pelajar. Dia menegaskan bahwa tidak ada pelatihan militer dalam program tersebut, melainkan fokus pada pembentukan kebiasaan hidup sehat dan disiplin di kalangan pelajar. Siswa tetap akan mengikuti pelajaran sekolah seperti biasa, hanya saja mereka tinggal di barak militer atau kepolisian dengan jadwal harian yang lebih disiplin dan terstruktur.
4. Seruan intervensi dari Presiden Prabowo
Mengingat kontroversi yang terus berkembang, beberapa pihak menyerukan agar Presiden Prabowo Subianto turun tangan untuk meninjau kembali usulan tersebut. Mereka berharap Presiden dapat memberikan arahan yang tepat agar program pendidikan di Indonesia tetap mengedepankan prinsip-prinsip hak anak dan pendidikan yang humanis.
