Hari ini, Kamis (1/5), program pendidikan semi militer untuk pelajar yang terlibat kenakalan remaja resmi diluncurkan di Markas TNI Resimen Armed 1/Sthira Yudha/1 Kostrad, Purwakarta, Jawa Barat. Ini adalah langkah nyata dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, untuk menangani masalah remaja yang sering terlibat tawuran dan perilaku menyimpang lainnya.
"Hari ini kita mulai pendidikan semimiliter sebagai bagian dari pelaksanaan kebijakan Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi, " ujar Bupati Purwakarta, Saepul Bahri Binzein.
BACA JUGA :
Dedi Mulyadi bakal terapkan siswa nakal 'disekolahkan' di barak militer, apa kriterianya?
Program ini dirancang untuk berlangsung selama enam hingga dua belas bulan, dengan harapan dapat mengubah perilaku siswa menjadi lebih positif dan menghargai nilai-nilai kedisiplinan.
"Semoga mereka jadi anak yang lebih baik, hormat kepada orang tua, tidak nakal lagi, dan bisa kembali ke sekolah dengan semangat baru," tambah Saepul, seperti yang dilaporkan oleh Antara.
Pemerintah Kota Depok juga menunjukkan minat untuk berpartisipasi dalam program ini. Wali Kota Depok, Supian Suri, mengungkapkan bahwa mereka sedang mempelajari anggaran dan kemungkinan untuk mengirim siswa bermasalah ke pusat pembinaan di Purwakarta.
BACA JUGA :
Tak tersinggung dijuluki Gubernur Konten, Dedi Mulyadi justru pamer irit belanja iklan berkat ngonten
"Kami sedang jajaki dari sisi anggaran seperti yang dilakukan oleh Purwakarta. Jika memungkinkan, bisa kami implementasikan juga di Kota Depok," ujarnya.
Supian mempertimbangkan dua skenario: membentuk program serupa secara mandiri atau bergabung dengan sistem yang sudah ada di Purwakarta. "Mudah-mudahan jumlah anak nakal di Depok tidak terlalu banyak, sehingga cukup kita kirim ke sana tanpa perlu membangun fasilitas baru," tambahnya.
Program ini tidak hanya mengisolasi pelajar bermasalah, tetapi juga melibatkan orang tua dalam proses perubahan perilaku. Setiap siswa yang dibawa ke markas militer akan didampingi oleh orang tuanya sebagai bentuk dukungan emosional dan tanggung jawab keluarga.
Namun, rencana ini menuai pro dan kontra. Anggota Komisi X DPR RI, Bonnie Triyana, menyoroti bahwa pengiriman siswa bermasalah ke barak militer perlu pertimbangan mendalam. Ia berpendapat bahwa tidak semua masalah anak dapat diselesaikan dengan pendekatan militer.
"Penguatan karakter bukan selalu berarti mendidik siswa bermasalah dengan cara militeristik. Penanganan siswa bermasalah harus dipahami secara holistik," jelasnya.
Bonnie juga menekankan pentingnya melibatkan psikolog dan psikiater dalam menangani siswa bermasalah. "Melibatkan psikolog dan psikiater untuk menangani siswa bermasalah jauh lebih tepat ketimbang mengirim mereka ke barak militer," tambahnya.
Ia juga mengusulkan agar pemerintah daerah memastikan keberadaan guru konseling di setiap sekolah yang terlatih dalam mengatasi siswa bermasalah. Penyediaan fasilitas olahraga dan kesenian di sekolah juga dianggap penting untuk menyalurkan bakat dan minat siswa, sehingga dapat menghindarkan mereka dari tindakan kriminalitas.
Bonnie mengingatkan bahwa setiap anak bermasalah memiliki karakter yang berbeda, dan penanganannya harus disesuaikan dengan latar belakang masing-masing.
"Menangani anak-anak bermasalah memerlukan pendekatan yang berbeda terhadap masing-masing dari mereka. Penyebab mereka bermasalah juga tak sama, bisa jadi karena kurang perhatian atau lingkungan yang tidak mendukung," ujarnya.
Dengan demikian, penting bagi semua pihak untuk memahami kebutuhan hakiki anak didik dan memberikan bimbingan yang tepat. "Sebaiknya jangan sampai merepotkan tentara yang sedang bertugas menjaga NKRI dengan menambah beban kerja yang tidak relevan," tutup Bonnie.
