Soroti ancaman tambang nikel di Raja Ampat, Susi Pudjiastuti desak Prabowo untuk hentikan penambangan

Brilio.net - Mantan Menteri Kelautan dan Perikanan, Susi Pudjiastuti, kembali menyuarakan keprihatinannya soal kerusakan lingkungan yang mengintai kawasan konservasi laut Raja Ampat, Papua Barat Daya. Dia menyoroti ekspansi industri tambang nikel yang dinilai berpotensi menghancurkan ekosistem laut di kawasan yang dikenal sebagai surga biodiversitas dunia itu.

Desakan ini dilayangkan langsung ke Presiden Prabowo Subianto melalui unggahan di media sosial miliknya. Susi berharap pemerintah segera mengambil tindakan tegas sebelum kerusakan semakin meluas dan tak bisa dipulihkan.

Raja Ampat selama ini dikenal sebagai salah satu ikon ekowisata Indonesia yang sudah mendunia. Selain menjadi rumah bagi ratusan spesies laut, kawasan ini juga menopang kehidupan ribuan warga pesisir lewat sektor perikanan dan pariwisata.

Susi menyampaikan seruannya melalui akun X miliknya pada awal Juni 2025. Dia berharap pemerintah menghentikan segera segala bentuk aktivitas pertambangan di wilayah konservasi laut tersebut.

susi pudjiastuti minta prabowo hentikan tambang di raja ampat
X/@susipudjiastuti

"Pak Presiden Prabowo, mohon segera dihentikan," kata Susi di X @susipudjiastuti, dikutip brilio.net pada Rabu (4/6).

Bukan hanya Susi, sejumlah anggota DPR RI juga mengangkat suara soal ancaman yang tengah dihadapi Raja Ampat. Aktivitas tambang dinilai tak hanya merusak lingkungan, tapi juga berpotensi memukul sektor ekonomi lokal.

Wakil Ketua Komisi VII DPR RI, Evita Nursanty, mengingatkan adanya potensi benturan antara pembangunan industri tambang nikel dengan kelestarian alam dan pariwisata di Raja Ampat. Kawasan ini menurutnya tidak bisa disandingkan begitu saja dengan hilirisasi industri berbasis tambang.

Anggota Komisi VII lainnya, Novita Hardini, ikut menyuarakan kritik terhadap ekspansi tambang nikel di kawasan tersebut. Menurutnya, aktivitas pertambangan itu bukan hanya melanggar regulasi, tapi juga mencederai upaya pelestarian kawasan yang sudah diakui dunia.

Dia menjelaskan bahwa Raja Ampat bukan wilayah biasa yang bisa dikompromikan untuk kepentingan pertambangan. Statusnya sebagai kawasan Geopark Global menurutnya semestinya memberi perlindungan dari aktivitas industri ekstraktif.

"Raja Ampat bukan kawasan biasa. Ini adalah salah satu surga biodiversitas laut dunia yang sudah diakui UNESCO sebagai Global Geopark. Kawasan ini bukan tempat yang bisa dikompromikan untuk kegiatan pertambangan, jangan rusak kawasan ini hanya demi mengejar hilirisasi nikel," kata Novita dalam keterangannya di kutip brilio.net dari Antara.

susi pudjiastuti minta prabowo hentikan tambang di raja ampat
Pixabay.com

Dalam penjelasannya, Novita juga menyinggung kondisi geografis dan ekologis Raja Ampat yang sangat rentan terhadap aktivitas industri berat. Dia menyebutkan kawasan ini terdiri dari ratusan pulau kecil yang selama ini diatur untuk fungsi konservasi dan pariwisata.

Dia menyayangkan bahwa sebagian pulau kecil di Raja Ampat telah mengantongi Izin Usaha Pertambangan (IUP) dan bahkan beberapa sudah mulai ditambang secara aktif. Padahal, regulasi nasional secara tegas mengatur fungsi utama wilayah pesisir dan pulau kecil.

"Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil dengan jelas menyebut bahwa pemanfaatan pulau-pulau kecil diprioritaskan untuk pariwisata, konservasi, budidaya laut, dan penelitian. Tidak ada satu pun pasal yang melegalkan eksplorasi tambang di kawasan tersebut," jelasnya.

Dalam konteks ekonomi lokal, Novita menyinggung pentingnya sektor pariwisata sebagai sumber utama Pendapatan Asli Daerah (PAD) bagi Kabupaten Raja Ampat. Dia menyampaikan bahwa dampak ekonomi dari pariwisata selama ini sangat signifikan dan perlu dilindungi.

Menurut data yang dikutipnya dari Dinas Pariwisata Raja Ampat, pada tahun 2024 sektor ini menyumbang lebih dari Rp150 miliar ke PAD, dengan mayoritas wisatawan berasal dari mancanegara. Namun ancaman terhadap lingkungan bisa berimbas langsung pada turunnya minat wisatawan.

susi pudjiastuti minta prabowo hentikan tambang di raja ampat
Pixabay.com

"Kalau kerusakan lingkungan akibat tambang terus berlanjut, pendapatan pariwisata bisa anjlok hingga 60 persen, dan itu langsung mengancam mata pencaharian masyarakat adat yang menggantungkan hidup pada pariwisata dan perikanan," ujarnya.

Lebih jauh, Novita menyebut Komisi VII DPR RI saat ini tengah mendorong pengesahan Rancangan Undang-Undang (RUU) Pariwisata. RUU ini ditujukan untuk memberikan perlindungan hukum lebih kuat terhadap kawasan wisata strategis seperti Raja Ampat agar tidak mudah dieksploitasi.

Dia menegaskan bahwa hilirisasi industri penting untuk pembangunan nasional, tapi tidak seharusnya dijalankan dengan mengorbankan kawasan konservasi kelas dunia. Pemerintah pusat dan daerah diharapkan lebih tegas dalam membatasi izin tambang.

Sampai saat ini, polemik soal tambang nikel di Raja Ampat terus menjadi perhatian banyak pihak. Dorongan untuk menyelamatkan kawasan tersebut pun makin nyaring, seiring meningkatnya kekhawatiran akan dampak ekologis yang bisa bersifat permanen.