Markas Besar Tentara Nasional Indonesia (TNI) baru saja mengeluarkan pernyataan penting mengenai pembatalan mutasi Letjen TNI Kunto Arief Wibowo, anak Try Sutrisno. Ternyata, keputusan ini sama sekali tidak ada kaitannya dengan dinamika politik yang sedang berlangsung.

Letjen Kunto yang sebelumnya direncanakan untuk menjabat sebagai Staf Khusus Kepala Staf TNI Angkatan Darat (Kasad) kini tetap memegang posisi sebagai Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Pangkogabwilhan) I. Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/554.A/IV/2025 yang dikeluarkan pada tanggal 30 April 2025 menegaskan hal ini.

Brigjen TNI Kristomei Sianturi, Kepala Pusat Penerangan (Kapuspen) TNI, menjelaskan bahwa semua mutasi dan penugasan perwira tinggi TNI dilakukan berdasarkan kebutuhan organisasi, tanpa ada campur tangan dari politik luar.

"Mutasi ini tidak terkait dengan apa pun di luar organisasi TNI. Tidak ada hubungannya dengan orang tua Letjen Kunto. Semua berdasarkan pertimbangan profesional dan proporsional," ungkap Kristomei di Jakarta pada Jumat (2/5).

Dia juga menambahkan bahwa perubahan atau penundaan mutasi adalah hal yang biasa dalam pengelolaan sumber daya manusia di TNI dan tidak perlu dikaitkan dengan isu politik. Mutasi jabatan di lingkungan TNI sendiri didasarkan pada keputusan Dewan Jabatan dan Kepangkatan Tinggi (Wanjakti) yang bertugas untuk memetakan kebutuhan personel dalam tiga bulan ke depan.

"Apakah nanti akan ada mutasi lagi? Bisa saja. Semua tergantung pada dinamika kebutuhan organisasi dan konfirmasi akhir dari Panglima TNI serta Kepala Staf Angkatan," jelasnya.

Alasan Penundaan Mutasi: Fokus pada Penyelesaian Tugas

Lebih lanjut, Kristomei menjelaskan bahwa pembatalan mutasi Letjen Kunto dan beberapa perwira lainnya disebabkan oleh adanya tugas-tugas strategis yang masih harus diselesaikan. "Ada perwira yang belum bisa bergeser karena harus menyelesaikan tugas penting. Maka, dilakukan ralat melalui Kep/554.A/IV/2025," ujarnya.

Keputusan ini, menurutnya, adalah murni administratif dan strategis untuk menjaga kesinambungan pelaksanaan tugas di tubuh TNI. "Tidak ada hal lain dalam keputusan ini. Semuanya murni demi kepentingan dan kelangsungan organisasi TNI," tandas Kristomei.