Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) baru saja mengumumkan bahwa Bupati Ponorogo, Sugiri Sancoko, resmi menjadi tersangka dalam kasus dugaan korupsi. Penetapan ini dilakukan setelah operasi tangkap tangan (OTT) yang berlangsung selama 1 x 24 jam.

Menurut Plt Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Asep Guntur Rahayu, Sugiri tidak sendirian dalam kasus ini. Terdapat tiga orang tersangka lainnya yang diduga terlibat dalam praktik suap terkait pengurusan jabatan, proyek pekerjaan di RSUD Ponorogo, serta penerimaan gratifikasi di lingkungan Pemerintah Kabupaten Ponorogo.

Asep menjelaskan, keempat tersangka yang ditetapkan adalah: Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko (SUG), Sekretaris Daerah Kabupaten Ponorogo Agus Pramono (AGP), Direktur RSUD dr. Harjono Kabupaten Ponorogo Yunus Mahatma (YUM), dan pihak swasta Sucipto (SC) yang terlibat dalam proyek di lingkungan pemerintah daerah.

Dalam hal ini, Sugiri Sancoko dan Yunus Mahatma dijerat dengan Pasal 12 huruf a atau b dan/atau Pasal 11 serta Pasal 12B Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi juncto Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. Sementara itu, Yunus Mahatma dan Sucipto dikenakan Pasal 5 ayat (1) huruf a atau b dan/atau Pasal 13 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, dan Agus Pramono juga dijerat dengan pasal yang sama karena keterlibatannya dalam pengurusan jabatan.

Asep menambahkan bahwa para tersangka sudah ditahan selama 20 hari pertama untuk kepentingan penyidikan, terhitung sejak 8 November 2025 hingga 27 November 2025. Penahanan ini dilakukan di Rumah Tahanan Negara Cabang Merah Putih, KPK.

Untuk diketahui, pada 7 November 2025, KPK melakukan OTT di Ponorogo dan berhasil menangkap 13 orang, termasuk Bupati Sugiri Sancoko. Mereka semua dibawa ke Jakarta untuk pemeriksaan lebih lanjut sebelum akhirnya empat orang ditetapkan sebagai tersangka. KPK berkomitmen untuk terus mengembangkan kasus ini, sehingga jumlah tersangka bisa saja bertambah sesuai dengan bukti dan keterangan saksi yang ada.