Pemerintah Indonesia semakin serius dalam merencanakan penyelenggaraan Sekolah Rakyat, yang dijadwalkan mulai beroperasi pada tahun ajaran 2025-2026. Sekolah ini diharapkan dapat menjadi model pendidikan inklusif yang membantu anak-anak dari keluarga miskin untuk keluar dari lingkaran kemiskinan. Program ini juga dianggap sebagai langkah strategis untuk mencapai visi Indonesia Emas 2045.

Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan RB), Rini Widyantini, bersama Menteri Sosial, Saifullah Yusuf, sedang membahas langkah-langkah percepatan pembangunan Sekolah Rakyat. Ini adalah upaya untuk memastikan akses pendidikan yang berkualitas bagi masyarakat miskin dan miskin ekstrem di seluruh Indonesia.

"Kami mendukung akselerasi Sekolah Rakyat dari sisi penyediaan guru, tenaga pendidik, dan penguatan kelembagaan Sekolah Rakyat," ungkap Menteri Rini dalam keterangan tertulis pada Kamis (10/4).

Mandat Kementerian PANRB

Rini menjelaskan bahwa dalam Instruksi Presiden Nomor 8 tahun 2025, Kementerian PANRB diberikan mandat untuk menyiapkan formasi jabatan guru dan tenaga pendidik serta kelembagaan dalam program Sekolah Rakyat. Kementerian PANRB berkomitmen untuk mendukung Sekolah Rakyat dari aspek sumber daya manusia (SDM) dan kelembagaan.

Saat ini, sudah ada 53 lokasi yang siap menyelenggarakan Sekolah Rakyat. Gus Ipul, sapaan akrab Saifullah Yusuf, menyebutkan bahwa program ini akan mulai berjalan paling cepat pada Juli 2025 di daerah yang sudah siap dari segi infrastruktur dan penunjangnya.

"Saya berterima kasih kepada Ibu Menteri, Bapak Wakil Menteri, dan tim yang telah merespon dengan cepat apa yang perlu kita kerjakan. Kami akan menindaklanjuti saran-saran untuk memantapkan kelembagaan Sekolah Rakyat ini," ujarnya.

Gus Ipul juga menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto meminta agar program ini terus dimatangkan dan mencakup sebanyak mungkin daerah. Sekolah Rakyat akan menjadi sekolah gratisdan seluruh kebutuhan siswa akan dipenuhi dalam pelaksanaannya.

"Kami mendapatkan banyak masukan tentang tata kelola yang harus kita bangun sejak awal sehingga pelaksanaan penyelenggaraan dapat diukur dan diawasi dengan baik," tuturnya.

Sekolah Swasta di IKN

 

Di sisi lain, Otorita Ibu Kota Nusantara (IKN) telah menjalin kerja sama dengan PT Summarecon Agung Tbk. dalam pembangunan Sekolah Islam Al Azhar Summarecon Nusantara di IKN. Groundbreaking sekolah ini diresmikan oleh mantan Presiden Joko Widodo pada 4 Juni 2024.

Jokowi menekankan pentingnya sektor pendidikan, terutama di IKN yang perlu memiliki fasilitas pendidikan yang memadai untuk menarik investasi.

Investasi Rp 200 Miliar

 

Dengan total investasi mencapai Rp 200 miliar, Sekolah Islam Al Azhar Summarecon Nusantara akan menyediakan jenjang pendidikan SD, SMP, dan SMA di lahan seluas 2,9 hektar. Sekolah ini akan memiliki fasilitas modern berwawasan lingkungan, termasuk fasilitas olahraga, laboratorium, dan gedung serbaguna.

Masjid Al Azhar Summarecon Nusantara juga akan dibangun sebagai bagian dari pendidikan Islam di sekolah ini dan akan dapat dimanfaatkan oleh masyarakat umum di IKN.