Brilio.net - Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo merespons isu yang menyebut Aisyah Zakkiyah, Komisaris PT Pembangunan Perumahan (PT PP) Tbk, merupakan keponakannya. Menanggapi kabar tersebut, Dody melontarkan tantangan kepada pihak yang menyebarkan informasi tersebut untuk membuktikannya.

Ia bahkan menawarkan hadiah berupa perjalanan umrah bagi satu keluarga apabila ada pihak yang mampu menunjukkan bukti bahwa Aisyah Zakkiyah benar merupakan keponakannya.

"Gue kasih sayembara, kalau lo bisa buktikan gue kasih lu umrah, keluarga lo semua," kata Dody kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Rabu (15/7/2026), dilansir brilio.net dari Liputan6, Kamis (16/7/2026).

Beri Waktu Satu Bulan

 Menteri PU Dody Hanggodo © 2026

Menteri PU Dody Hanggodo
© 2026 /Instagram/@dody_hanggodo; Istimewa

Dody mengatakan tantangan tersebut berlaku selama satu bulan. Ia tidak memberikan penjelasan lebih jauh mengenai isu yang beredar dan meminta publik membuktikan klaim tersebut. Dody tidak membenarkan maupun membantah narasi yang beredar luas itu.

"Gue kasih sayembara, gue kasih waktu sebulan," ujarnya sambil menaiki mobil ketika dihujani pertanyaan dari awak media.

Saat kembali ditanya apakah Aisyah Zakkiyah merupakan keponakannya, Dody tidak memberikan jawaban secara langsung.

"Ya lu pikir sendiri lah," ucapnya.

Muncul Setelah Polemik Surat Dinas Menteri PU

 Menteri PU Dody Hanggodo © 2026

Menteri PU Dody Hanggodo
© 2026  Istimewa

Pernyataan Dody mengenai isu keponakan muncul tidak lama setelah Kementerian Pekerjaan Umum menjadi sorotan akibat beredarnya surat dinas terkait rencana kunjungan kerja ke New York, Amerika Serikat.

Dokumen tersebut merupakan Surat Sekretaris Jenderal Kementerian PU Nomor HL04/T/Sj/2026/81 tertanggal 29 Juni 2026 yang memuat daftar delegasi untuk agenda Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada 13–19 Juli 2026. Dalam dokumen itu juga tercantum nama Dody Hanggodo beserta anggota keluarganya sebagai bagian dari rombongan administrasi.

Setelah surat tersebut beredar di media sosial, muncul berbagai spekulasi, termasuk dugaan perjalanan itu berkaitan dengan agenda final Piala Dunia 2026 di Amerika Serikat.

Kementerian PU Bentuk Tim Investigasi

Menanggapi kebocoran dokumen tersebut, Kementerian PU membentuk tim investigasi untuk menelusuri sumber penyebaran surat dinas.

Sekretaris Jenderal Kementerian PU Apri Artoto mengatakan proses investigasi dilakukan untuk mengetahui asal kebocoran dokumen yang menjadi perhatian publik.

"Kami sedang melakukan investigasi dan membentuk tim untuk mencari tahu dari mana sumber kebocoran surat dinas tersebut," kata Apri seperti dilansir dari Liputan6.

Ia menegaskan, apabila terbukti berasal dari internal kementerian, pegawai yang terlibat akan dikenai sanksi sesuai ketentuan yang berlaku.

"Kalau memang terbukti berasal dari internal, tentu akan diberikan sanksi. Namun saat ini kami masih melakukan pendalaman sehingga belum bisa dipastikan bentuk sanksinya, apakah ringan, sedang, atau berat," ujarnya.

Apri juga menjelaskan surat yang beredar merupakan dokumen administrasi untuk memenuhi persyaratan pengurusan visa melalui Kementerian Luar Negeri, bukan persetujuan perjalanan dinas maupun bukti penggunaan anggaran negara.

Menurutnya, apabila ada anggota keluarga yang ikut mendampingi dalam perjalanan, seluruh biaya ditanggung menggunakan dana pribadi, bukan APBN.

Bantah Mutasi Pegawai Berkaitan dengan Surat Bocor

Di tengah polemik tersebut, beredar pula kabar yang mengaitkan mutasi ratusan pegawai Kementerian PU dengan kebocoran surat dinas.

Namun Dody membantah anggapan tersebut. Ia menegaskan mutasi merupakan hal yang lazim dilakukan dalam organisasi sebesar Kementerian PU.

"Ah enggak ada. Mutasi kan biasa aja, pegawai gue 38.600, masa enggak boleh mutasi," kata Dody.

Saat kembali ditanya apakah mutasi tersebut berkaitan dengan bocornya surat perjalanan ke luar negeri, Dody kembali membantah.

"Enggak ada," tuturnya.

Profil Singkat Dody Hanggodo

Dody Hanggodo menjabat sebagai Menteri Pekerjaan Umum sejak Oktober 2024 dalam Kabinet Merah Putih di bawah pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.

Lahir di Mojokerto pada 1966, Dody merupakan lulusan Teknik Perminyakan Institut Teknologi Bandung (ITB) pada 1989. Ia kemudian melanjutkan studi ke Amerika Serikat dan meraih gelar Master of Petroleum Engineering dari The University of Tulsa, Oklahoma, pada 1992.

Sebelum masuk pemerintahan, Dody berkarier di sektor energi dan perkebunan, termasuk pernah menjabat sebagai komisaris perusahaan yang bergerak di bidang perkebunan kelapa sawit.

 


 

[crosslink_1]