7 Fakta keputusan DPR atas tuntutan soal 17+8, tunjangan rumah untuk anggota DPR RI dihentikan

Brilio.net - Gelombang protes masyarakat melalui tuntutan 17+8 akhirnya dijawab DPR RI. Pimpinan bersama seluruh fraksi menyepakati enam poin keputusan penting yang diumumkan di kompleks parlemen, Jakarta, Jumat (5/9). Langkah ini disebut sebagai bentuk transparansi sekaligus evaluasi total terhadap fasilitas anggota dewan.

Respons tersebut disampaikan langsung oleh Wakil Ketua DPR RI, Sufmi Dasco Ahmad. Ia menegaskan keputusan ini muncul dari hasil rapat konsultasi pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR sehari sebelumnya. Kesepakatan itu menjadi penanda bahwa suara publik mulai mendapatkan ruang dalam kebijakan parlemen.

Sejumlah fasilitas dan tunjangan anggota dewan resmi dipangkas. Mulai dari penghentian tunjangan rumah, moratorium kunjungan kerja ke luar negeri, hingga evaluasi terhadap biaya transportasi dan komunikasi. Semua langkah ini menjadi bagian dari jawaban DPR atas kritik publik.

Berikut brilio.net himpun fakta keputusan DPR atas tuntutan soal 17+8 dari Liputan 6 pada Sabtu (6/9).

1. DPR umumkan jawaban atas tuntutan rakyat.

foto: YouTube/DPR RI

Keputusan DPR disampaikan oleh Wakil Ketua DPR, Sufmi Dasco Ahmad. Ia menegaskan bahwa langkah ini dilakukan sebagai bentuk keterbukaan lembaga parlemen untuk menanggapi keresahan masyarakat.

Dasco menyebut, fokus DPR saat ini adalah merespons tuntutan yang telah diajukan kepada mereka. Pernyataan ini menegaskan bahwa suara publik menjadi perhatian utama dalam proses pengambilan keputusan.

"Pada saat ini kami fokus menjawab apa yang kemudian disampaikan kepada DPR RI," kata Dasco dalam konferensi pers di Kompleks Senayan, Jumat (5/9).

2. Tuntutan soal pembebasan demonstran ditindaklanjuti.

foto: YouTube/DPR RI

Selain menanggapi masalah tunjangan, DPR juga menyinggung soal tuntutan pembebasan demonstran. Dasco menegaskan hal ini akan dibicarakan lebih lanjut dengan lembaga lain yang berwenang.

Koordinasi lintas institusi disebut penting agar penyelesaian persoalan bisa dilakukan sesuai mekanisme hukum. Hal ini menunjukkan DPR tidak mengambil keputusan sepihak dalam isu sensitif.

"Walaupun nanti kami akan berkoordinasi dengan institusi lain yang berkaitan dengan hal tersebut," kata Dasco.

3. Keputusan rapat konsultasi dipublikasikan.

foto: YouTube/DPR RI

Dasco juga mengungkapkan hasil rapat konsultasi pimpinan DPR bersama fraksi yang digelar sehari sebelumnya. Ia menyebut keputusan tersebut lahir pada 4 September 2025.

Keputusan itu kemudian diumumkan kepada publik sehari setelah rapat digelar. Transparansi semacam ini disebut sebagai langkah untuk memperkuat partisipasi publik dalam setiap kebijakan parlemen.

"Kami sampaikan hasil keputusan rapat konsultasi Pimpinan DPR dengan pimpinan fraksi-fraksi DPR RI yang dilaksanakan kemarin pada hari Kamis tanggal 4 September 2025," kata Dasco.

4. Tunjangan rumah anggota DPR dihentikan.

Salah satu keputusan yang paling mencuri perhatian adalah penghentian tunjangan rumah anggota dewan. Kebijakan ini berlaku mulai 31 Agustus 2025.

Penghapusan tunjangan rumah menjadi simbol komitmen DPR dalam memangkas fasilitas yang selama ini menuai kritik publik. Langkah ini sekaligus menunjukkan adanya penyesuaian terhadap tuntutan yang diajukan masyarakat.

"Satu, DPR RI menyepakati menghentikan pemberian tunjangan perumahan anggota DPR RI terhitung sejak 31 Agustus 2025," kata Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad di kompleks parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (5/9/2025).

5. Moratorium kunjungan luar negeri anggota DPR.

foto: Instagram/@jeromepolin

Selain tunjangan rumah, kunjungan kerja anggota DPR ke luar negeri juga dihentikan. Aturan baru ini berlaku sejak 1 September 2025.

Namun, terdapat pengecualian bila perjalanan tersebut berkaitan dengan undangan resmi kenegaraan. Dengan begitu, kegiatan perjalanan anggota dewan lebih terarah dan relevan.

"Yang kedua, DPR RI melakukan moratorium kunjungan kerja ke luar negeri DPR terhitung sejak tanggal 1 September 2025. Kecuali menghadiri undangan kenegaraan," imbuhnya.

6. Pemangkasan fasilitas lain untuk anggota dewan.

Keputusan berikutnya adalah pemangkasan sejumlah tunjangan dan fasilitas. Evaluasi mencakup biaya listrik, telepon, komunikasi intensif, hingga tunjangan transportasi.

Langkah ini dipandang sebagai upaya mengurangi beban anggaran sekaligus meredam kritik masyarakat soal fasilitas berlebih. DPR berjanji akan melampirkan rincian pemangkasan agar publik mengetahui dengan jelas.

"Kami akan melampirkan rincian komponen tunjangan dan hal-hal lain yang diterima anggota DPR. Informasi ini akan kami bagikan kepada media agar publik bisa mengetahui secara jelas," kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta.

7. Total gaji anggota DPR setelah pemangkasan.

foto: Liputan6.com

Setelah berbagai evaluasi, gaji dan tunjangan anggota DPR kini ditetapkan sebesar Rp65.595.730. Jumlah tersebut terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan konstitusional.

Pemangkasan ini menjadi penanda perubahan besar dalam struktur pendapatan anggota DPR. Kebijakan ini sekaligus menunjukkan bahwa desakan publik mampu mendorong perubahan konkret di tubuh parlemen.