Brilio.net - Menteri Keuangan Purbaya Yudhi Sadewa mengaku kini lebih berhati-hati dalam menyampaikan pernyataan ke publik. Ia mengatakan, dirinya tidak lagi bisa berbicara secara spontan seperti sebelumnya, terutama terkait isu-isu yang sensitif.
“Katanya sekarang harus ngomongnya hati-hati, enggak boleh ceplas-ceplos. Nanti saya bisa dimarahin,” ujar Purbaya sambil bercanda, seperti dikuti dari Antaranews, Kamis (30/10).
BACA JUGA :
9 Potret rumah Ida Yulidina dan Menkeu Purbaya, mewah dua lantai, punya spot gym pribadi
Komentar santai Purbaya itu muncul setelah Menteri Investasi Bahlil Lahadalia menyebut tunjangan kinerja (tukin) pegawai Kementerian ESDM naik hingga 100 persen. Namun, Purbaya menegaskan bahwa dirinya belum menerima informasi resmi mengenai hal tersebut.
“Kenaikan 100 persen atau menjadi 100 persen? Saya belum tahu. Kalau sudah ada surat dari kementerian, tentu kami akan ikuti. Tapi sejauh ini, saya belum tahu detailnya untuk ESDM,” jelasnya.
Ia menambahkan, anggaran untuk tunjangan sebenarnya sudah tersedia, tetapi keputusan akhir masih menunggu arahan dari pemerintah pusat. Ketika ditanya mengenai kemungkinan kenaikan tukin di lingkungan Kementerian Keuangan, Purbaya menjawab dengan nada santai.
BACA JUGA :
Gaya hidupnya bersahaja, 7 gaya sederhana Ida Yulidina istri Menkeu Purbaya saat di rumah
“Kita lihat saja nanti. Kalau untuk saya pribadi, gaji sudah terlalu besar,” ujarnya berseloroh.
Hasan Nasbi: Gaya Komunikasi Pejabat Perlu Lebih Terkoordinasi
Di sisi lain, mantan Kepala Public Communication Office (PCO), Hasan Nasbi, menyoroti gaya komunikasi sejumlah pejabat yang dinilai terlalu reaktif dan kurang terkoordinasi antar-kementerian.
Menurut Hasan, kebiasaan berbicara tanpa penyelarasan dapat menimbulkan kesan tidak solid di mata publik dan membuka celah bagi pihak yang ingin melemahkan kebijakan pemerintah.
“Dalam konteks pemerintahan, antaranggota kabinet seharusnya tidak saling beradu pendapat di depan umum. Hal seperti itu justru bisa melemahkan posisi pemerintah,” ujar Hasan.
Ia menegaskan, jika gaya komunikasi seperti itu terus berlanjut, publik bisa menilainya sebagai tanda ketidakkompakan di tubuh pemerintahan.
“Sekarang mungkin masih dianggap hiburan, tapi kalau terus dibiarkan, masyarakat akan melihat ini sebagai tanda ketidaksolidan pemerintah. Padahal, soliditas itu sangat penting,” pungkasnya.
