Dukungan terhadap rencana Presiden Prabowo Subianto untuk melakukan efisiensi anggaran negara terus mengalir dari parlemen. Langkah ini diambil sebagai respons atas meningkatnya ketegangan konflik di Timur Tengah yang berdampak pada ketidakpastian ekonomi global.
Anggota Komisi II DPR, Ali Ahmad, menyatakan bahwa kebijakan pemotongan gaji bagi pejabat negara merupakan bentuk empati kepemimpinan terhadap kondisi masyarakat. Menurutnya, tindakan ini menjadi sinyal moral yang kuat di tengah fluktuasi ekonomi dunia.
BACA JUGA :
Jawaban tegas Ahmad Sahroni saat dituding serahkan gaji ke donasi tapi tunjangan masuk kantong pribadi
"Ketika rakyat diminta bersiap menghadapi dampak ekonomi, para pejabat juga perlu menunjukkan kesiapan berkorban," ujar Ali Ahmad dalam pernyataan resminya, Selasa (17/3/2026), dikutip brilio.net dari Liputan6, Rabu (18/3/2026).
Politikus PKB tersebut menambahkan bahwa meskipun pemotongan gaji menteri dan anggota dewan memiliki dampak fiskal yang tidak terlalu besar bagi APBN, nilai simbolisnya sangat krusial.
"Karena itu langkah ini perlu diposisikan sebagai pesan kepemimpinan moral, bukan satu-satunya instrumen kebijakan ekonomi," jelas Ali.
BACA JUGA :
Kerap on point kenakan dress, 5 momen istri Gubernur Kaltim Sarifah Suraidah tampil simple dan praktis
Perluasan Gerakan Disiplin Fiskal Nasional
Konflik geopolitik di Timur Tengah diprediksi akan menekan harga energi dunia serta mengganggu jalur logistik internasional. Kondisi ini dikhawatirkan mengancam stabilitas ekonomi nasional. Ali Ahmad mendorong agar penghematan tidak berhenti pada gaji pejabat saja, melainkan mencakup seluruh lini belanja negara.
"Dalam situasi seperti ini, wacana penghematan harus diperluas menjadi gerakan disiplin fiskal nasional, mulai dari efisiensi belanja kementerian, penguatan prioritas program, hingga pengendalian pemborosan anggaran," tegas Ali.
Ia juga menekankan bahwa fokus utama pemerintah harus tetap pada perlindungan kelompok rentan, penguatan UMKM, serta dukungan bagi sektor produktif. Transparansi dalam komunikasi publik menjadi kunci agar kebijakan ini dipahami sebagai upaya bersama menghadapi krisis.
"Situasi global saat ini seharusnya menjadi momentum untuk memperkuat reformasi dalam pengelolaan anggaran negara, memperkuat efisiensi birokrasi, memprioritaskan program yang benar-benar berdampak bagi rakyat, dan memastikan setiap rupiah APBN memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan," tambahnya.
Instruksi Presiden Prabowo Terkait Penghematan
Sebelumnya, dalam sidang kabinet paripurna di Istana Negara, Jumat (13/3/2026), Presiden Prabowo Subianto telah menginstruksikan para menteri untuk mengkaji poin-poin penghematan guna menjaga defisit anggaran. Presiden menyoroti langkah ekstrem yang diambil Pakistan dalam menghadapi situasi serupa.
Presiden menjelaskan bahwa Pakistan telah menerapkan kebijakan kritis yang menyerupai masa pandemi Covid-19, termasuk pemberlakuan kerja dari rumah (WFH) sebesar 50 persen dan pemangkasan hari kerja.
"Jadi mereka menganggap ini sudah kritis, jadi dikatakan critical measures. Seolah bahwa ini bagi mereka sudah seperti kita dulu waktu Covid-19," kata Presiden Prabowo.
Di Pakistan, gaji anggota parlemen dipotong 25 persen, sementara anggota kabinet tidak menerima gaji sama sekali. Dana hasil penghematan tersebut dialokasikan untuk membantu masyarakat paling rentan.
"Semua penghematan gaji ini dikumpulkan untuk membantu kelompok yang paling rentan atau kelompok yang paling lemah," tutur Presiden.
Selain itu, skema penghematan di Pakistan mencakup pemotongan 50 persen kuota bahan bakar minyak (BBM) kementerian serta penghentian belanja aset seperti AC, kendaraan, dan mebel untuk waktu yang tidak ditentukan.
