Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini memberikan tanggapan mengenai laporan Bank Dunia yang menyebutkan bahwa lebih dari 60% penduduk Indonesia hidup di bawah garis kemiskinan. Menurut data dari BPS, jumlah ini setara dengan 171,8 juta jiwa yang terjebak dalam kemiskinan pada tahun 2024.
Kepala BPS, Amalia Adininggar Widyasanti, menjelaskan bahwa angka kemiskinan resmi yang dirilis BPS pada September 2024 adalah 8,57% atau sekitar 24,06 juta jiwa. Dia menekankan bahwa meskipun ada perbedaan angka yang signifikan, kedua angka tersebut tidak saling bertentangan. Perbedaan ini muncul akibat standar garis kemiskinan yang digunakan oleh masing-masing lembaga.
BACA JUGA :
Sebutkan beberapa macam kesenjangan sosial disertai pengertian dan dampaknya
Bank Dunia menggunakan tiga pendekatan untuk mengukur kemiskinan secara global, yaitu:
- Garis kemiskinan ekstrem: USD2,15 per kapita per hari
- Garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah bawah: USD3,65 per kapita per hari
- Garis kemiskinan untuk negara berpendapatan menengah atas: USD6,85 per kapita per hari
Ketiga garis kemiskinan ini dinyatakan dalam USD PPP (Purchasing Power Parity), yang artinya nilai dollar yang digunakan disesuaikan dengan daya beli di masing-masing negara. Misalnya, USD 1 PPP tahun 2024 setara dengan Rp 5.993,03.
“Ketiga garis kemiskinan tersebut dinyatakan dalam USD PPP atau purchasing power parity, yaitu metode konversi yang menyesuaikan daya beli antarnegara,” ujar Amalia dikutip Antaranews.
BACA JUGA :
Sebutkan dan jelaskan macam-macam kemiskinan lengkap dengan penyebab dan dampaknya
Angka kemiskinan yang disebutkan oleh Bank Dunia, yaitu 60,3%, diperoleh dengan menggunakan standar USD6,85 PPP yang disusun berdasarkan median garis kemiskinan dari 37 negara berpendapatan menengah atas. Ini bukan berdasarkan kebutuhan dasar masyarakat Indonesia.
“Perbedaan angka ini memang terlihat cukup besar, namun penting untuk dipahami secara bijak bahwa keduanya tidak saling bertentangan. Perbedaan muncul disebabkan adanya perbedaan standar garis kemiskinan yang digunakan dan untuk tujuan yang berbeda,” jelas Amalia Jumat (2/5).
Bank Dunia juga merekomendasikan agar setiap negara menghitung garis kemiskinan nasional yang sesuai dengan kondisi sosial dan ekonomi masing-masing. Meskipun Indonesia saat ini tergolong negara berpendapatan menengah atas dengan GNI per kapita sebesar USD4.870 pada tahun 2023, penting untuk dicatat bahwa posisi Indonesia masih berada di batas bawah kategori ini.
BPS sendiri menggunakan pendekatan Cost of Basic Needs (CBN) untuk mengukur kemiskinan di Indonesia. Garis kemiskinan dihitung berdasarkan pengeluaran minimum untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan non-makanan. Misalnya, komponen makanan didasarkan pada standar konsumsi minimal 2.100 kilokalori per orang per hari, yang mencakup komoditas seperti beras, telur, dan sayur.
Pengukuran kemiskinan dilakukan melalui Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) yang dilaksanakan dua kali setahun. Pada tahun 2024, Susenas dilakukan pada bulan Maret dan September dengan cakupan rumah tangga yang luas. Garis kemiskinan nasional per kapita pada September 2024 tercatat Rp595.242 per bulan.
Amalia juga menjelaskan bahwa garis kemiskinan berbeda untuk setiap provinsi, mencerminkan perbedaan tingkat harga dan pola konsumsi. Misalnya, garis kemiskinan di DKI Jakarta mencapai Rp4.238.886, sementara di Nusa Tenggara Timur sebesar Rp3.102.215.
Dengan memahami konsep garis kemiskinan yang benar, kita bisa melihat bahwa kemiskinan tidak hanya diukur dari pendapatan per orang. Ada kelompok rentan miskin dan kelompok menuju kelas menengah yang juga perlu diperhatikan. Pada September 2024, persentase kelompok miskin adalah 8,57%, sementara kelompok rentan miskin mencapai 24,42%.
