Dewan Pimpinan Pusat PDI Perjuangan (PDIP) mengungkapkan adanya upaya dari pihak tertentu yang berusaha mengacak-acak internal partai menjelang Kongres PDIP. Ketua DPP PDIP Bidang Reformasi Sistem Hukum Nasional, Ronny Talapessy, menegaskan bahwa kemunculan baliho dan spanduk yang menyerang partai serta Ketua Umum Megawati Soekarnoputri telah menciptakan kondisi siaga 1 di internal PDIP.
"Dengan beredarnya baliho dan spanduk yang sifatnya menghasut, kami merasa perlu untuk memberikan reaksi terhadap upaya 'mengawut-awut' PDIP menjelang Kongres," ujar Ronny dalam konferensi pers di Kantor DPP PDIP, Jakarta, pada Kamis malam (19/12/2024).
Ronny juga menyampaikan bahwa serangan terhadap Megawati telah memicu kemarahan di kalangan kader PDIP di seluruh Indonesia. "Ini adalah bentuk serangan yang tidak bisa kami biarkan," tegasnya.
Dia mengingatkan bahwa PDIP adalah partai politik yang sah, sesuai dengan akta notaris dan telah mendapatkan pengesahan dari Menteri Hukum dan HAM Republik Indonesia. Keabsahan ini menjadi dasar kuat bagi PDIP dalam menjalankan tugas politiknya.
Ronny menjelaskan bahwa perpanjangan masa kepengurusan DPP PDIP telah dilakukan sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga Partai. "Ini adalah prerogatif Ketua Umum yang diamanatkan oleh Kongres Partai," tambahnya.
Dalam konferensi pers tersebut, DPP PDIP juga menunjukkan video dari jajaran pengurus DPC dan DPD yang menyatakan dukungan dan kesiapan untuk melawan pihak-pihak yang menyerang Megawati dan partai berlambang banteng moncong putih ini.
PDIP menegaskan bahwa mereka siap melawan siapa pun yang mengganggu kedaulatan partai. Ketua DPP Bidang Pemenangan Pemilu Eksekutif, Deddy Sitorus, menyatakan bahwa ini adalah indikasi penyerangan terhadap PDIP.
Deddy juga menyoroti spanduk-spanduk yang menyerang kehormatan partai yang terpasang di daerah strategis, dan mempertanyakan mengapa polisi tidak dapat mengidentifikasi pemasangnya.
Sebelumnya, Megawati juga mencium adanya gelagat pihak tertentu yang ingin mengganggu jalannya Kongres PDIP tahun 2025. "Ada berita bahwa mereka ingin 'diawut-awut' kongres kami," ungkap Megawati.
Rakernas V PDIP yang digelar pada Mei 2024 lalu telah mengamanatkan pelaksanaan Kongres VI PDIP pada Februari 2025, dan meminta Megawati untuk kembali memimpin pada periode 2025-2030.
