Brilio.net - Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) mengeluarkan pernyataan tegas kepada Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, agar menghentikan pengiriman anak-anak yang memiliki masalah perilaku ke barak militer. Menurut KPAI, kebijakan tersebut dinilai berpotensi melanggar hak-hak anak serta membuka peluang terjadinya diskriminasi terhadap mereka.
Namun, Dedi Mulyadi menanggapi dingin permintaan tersebut. Ia menegaskan bahwa tujuan utama dari program ini adalah demi memberikan dampak positif bagi masyarakat Jawa Barat. Ia menyatakan tetap akan menjalankan program yang menurutnya bermanfaat bagi warganya.
BACA JUGA :
Kemensos tanggapi kebijakan Dedi Mulyadi bawa siswa nakal ke barak militer: Kami punya cara sendiri
“Terserah KPAI aja yang penting kalau saya sih karena saya sayang sama warga Jabar, saya akan terus melakukan kegiatan yang bermanfaat bagi kepentingan warga Jabar,” ucapnya saat ditemui di Depok, Selasa (27/5).
Lebih lanjut, Dedi menyampaikan bahwa program ini justru menjawab keresahan para orang tua yang kesulitan menangani perilaku anak-anak mereka. Ia mencontohkan tingginya animo masyarakat di Depok yang ingin mendaftarkan anaknya ke program barak militer tersebut. Menurutnya, hal ini menjadi indikasi bahwa masyarakat membutuhkan solusi nyata.
Dedi mengungkapkan bahwa karena banyaknya pendaftar, pemerintah bahkan harus menambah kuota dua kali lipat. Semula hanya disediakan 50 tempat, kini menjadi 100 demi mengakomodasi permintaan yang terus meningkat.
BACA JUGA :
Masuk barak karena malas sekolah, siswa ini sabet juara 1 PBB dan pulang nenteng jajanan segambreng
“Contoh di Depok, yang daftar udah lebih dari 270, itu cermin bahwa ada kegelisahan orang tua yang harus dijawab,” ujarnya.
Isu mengenai insentif uang Rp25 juta untuk peserta program juga turut dibahas. Dedi meluruskan bahwa dana tersebut tidak diberikan kepada peserta yang mengikuti pelatihan di barak militer. Ia menegaskan, uang itu diberikan kepada anak-anak yang berhasil menjadi petugas upacara dan menunjukkan sikap patriotik.
“Udah udah disampaikan, Rp25 juta petugas upacara, bukan yang alumni dikasih Rp25 juta,” jelasnya. Menurut Dedi, pemberian tersebut muncul dari rasa bangganya melihat kemampuan anak-anak yang tampil disiplin dan penuh semangat nasionalisme.
Ia mengaku spontan memberikan insentif itu saat melihat anak-anak bisa melaksanakan upacara dengan baik, termasuk mengibarkan bendera Merah Putih, membaca Pancasila, hingga pembukaan UUD 1945.
“Karena waktu itu saya gembira anak-anak bisa mengibarkan bendera, bisa mengucapkan Pancasila, Undang-undang Dasar 45, janji generasi muda Indonesia, ya saya spontan lah kasih Rp 25 jutaan,” ungkapnya.
Sebagai penutup, Dedi pun berseloroh bahwa anak-anak yang mengikuti pelatihan di Depok bisa mendapatkan bonus serupa jika wali kota setempat berkenan memberikannya. “Kemudian bagaimana untuk di Depok? kan SMP tuh sama SD, Pak Wali yang kasih bonusnya,” ujarnya sambil tersenyum.
